BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sebagaimana diketahui bahwa negara
Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun
yang lalu. Tingginya tingkat krisis yang dialami negri kita ini diindikasikan
dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi
penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan
ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak
bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan
suatu kebijakan dalam mengatasinya.
Krisis Ekonomi adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi Indonesia sejak
dahulu hingga sekarang. Ini adalah dinamika kehidupan ekonomi yang tidak tetap
perubahannya. Kadang sistem ekonomi dunia naik, kadang sistem ekonomi dunia
merosot drastis. Ini menyebabkan gejolak besar bagi kehidupan ekonomi seluruh
dunia, tak terkecuali Indonesia. Akibat langsungnya adalah meledaknya harga
kebutuhan pokok di Indonesia. Sebelumnya saja sudah menjepit dompet masyarakat
dan kini semakin menekan sektor-sektor usaha yang menyediakan kebutuhan
tersebut. Misalnya: Petani yang menyediakan sayur mayur kini kesulitan dalam mencari
pupuk yang murah, padi menjadi kurang subur dan pasokan yang terbatas membuat
harga beras melonjak. Ini adalah satu dari ribuan keluhan masyarakat dalam
merasakan dampak buruk dari krisis global ini.
Krisis Ekonomi 1997 memporak-porandakan perekonomian
global. Tidak memandang perekonomian negara berkembang ataupun negara maju. Walaupun
krisis ini lebih populer dikenal dengan sebutan “KRISIS ASIA”, tetapi tidak
hanya negara Asia saja yang terkena dampaknya.Semua terkena dampak dari krisis
ini, yang pada akhinya berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan tiap
warga negara. Ini disebabkan sektor moneter tidak pernah,dan tidak akan
pernah,lepas kaitan dengan sektor riil. Karena bagaimanapun, keberadaan sektor
moneter dengan segala kebijakan dan berbagai lembaga keuangan yang menopangnya
tidak bisa berdiri sendiri. Sehebat dan secanggih apapun sektor ini, pada
dasarnya merupakan fasilitator bagi sektor real.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah
ini adalah sebagai berikut :
a. Apa
itu krisis ekonomi ?
b. Bagaimana
krisis ekonomi itu bisa terjadi ?
c. Apa
saja kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi ?
d. Apa
saja paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ?
1.3 Tujuan Pembahasan
Supaya mahasiswa dapat lebih kritis terhadap situasi krisis ekonomi yang mana sekarang menjadi topik hangat dan
dilema luar biasa bagi seluruh dunia. Paling tidak mahasiswa dapat memecahkan
masalah kecil yang berhubungan dengan krisis ekonomi global tersebut.
Diharapkan pula makalah ini dapat menjadi acuan belajar dalam mempelajari
permasalahan ekonomi di Perguruan Tinggi.
Supaya kita juga mengetahui apa saja
hal-hal penyebab terjadinya krisis ekonomi dan kita juga dapat mengetahui apa
saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mengatasi krisis
moneter.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Pengertian
Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi Global merupakan peristiwa di
mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi
sektor lainnya di seluruh dunia. Ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yang
memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari
sektor ekonominya. Bencana pasar keuangan akibat rontoknya perusahaan keuangan
dan bank-bank besar di Negeri Paman Sam satu per satu, tinggal menunggu waktu
saja. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung
mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti
di Jepang, Hongkong, China, Asutralia, Singapura, India, Taiwan dan Korea
Selatan, mengalami penurunan drastis 7 sd 10 persen. Termasuk bursa saham di
kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak
terkecuali di AS sendiri, Para investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian
besar.
Definisi krisis ekonomi adalah istilah yang digunakan
pada bidang ekonomi dan mengacu pada perubahan drastis pada perekonomian.
Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada turunnya
nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Krisis
ekonomi dapat melanda suatu negara apabila perubahan perekonomian sudah tidak
dapat dibendung lagi.
2.2 Penyebab terjadinya krisis ekonomi
Ø
Penyebab Krisis Ekonomi Menurut Para
Pakar :
·
Fenomena productivity gap
(kesenjangan produktifitas) yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset
ataupun faktor-faktor produksi.
·
Fenomena diequilibrium trap (jebakan
ketidak seimbangan) yang berkaitan dengan ketidakseimbanagan struktur
antarsektor produksi
·
Fenomena loan addiction (
ketergantungan pada hutang luar negeri) yang berhubungan dengan perilaku para
pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing
(foreign currency).
Krisis yang terjadi di Indonesia
terjadi secara tiba-tiba, tidak ada indikator yang menjadi peringatan awal akan
datangnya krisis. Bahkan Bank Dunia pada tahun 1998 menilai dan menyatakan
bahwa “Indonesia sedang mengalami krisis yang parah. Sebuah Negara yang
mencapai dekade-dekade pertumbuhan cepat, stabilitas, dan pengurangan
kemiskinan, sekarang mendekati kehancuran ekonomi…Tidak ada Negara dalam
sejarah sekarang ini, terkecuali Indonesia, yang pernah mengalami pemutar
balikan nasib dramatis sedemikian rupa”. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa
krisis berat ini akan terjadi karena keadaan perekonomian dan pemerintahan
sangat tenang.
Pertumbuhan ekonomi
pada waktu itu kuat, dan semua fakta yang ada membuktikan bahwa
keuntungan-keuntungan sangat besar dan meluas. Badan pusat statistik (BPS)
memperkirakan presentasi penduduk dalam kemiskinan berangsur-angsur turun di
era 1900an, dari 15,1 persen pada tahun 1990 menjadi 13,7 persen pada tahun
1993 dan 11,3 persen pada tahun 1996.
Bahkan pada awal tahun 1996
dikabarkan bahwa Indonesia akan merakit mobil nasionalnya sendiri di dalam
negeri, yang mensyaratkanadanya pembebasan pajak. Dengan Keputusan Presiden,
kontrak perakitan itu jatuh ke tangan Tommy Soeharto. Namun bisnis ini kemudian
menjadi skandal, karena Tommy bekerja sama dengan dengan perusahaan manufaktur
mobil dari Korea, yaitu Kia, yang dibebaskan dari pajak dan bea masuk. Namun
segera ketahuan bahwa usaha bersama ini sama sekali tidak akan membuat mobil
nasional di Indonesia. Malah, mobil itu menjadi buatan Kia sepenuhnya yang
diberi label mobil nasional di Indonesia, sehingga mampu terhindar dari segala
pajak dan bea masuk serta mendatangkan keuntungan yang besar dari kedua belah
pihak. Mobil baru tersebut diberi nama Timor sehingga semakin tepat menjadi
mobil nasional. Soeharto menyetujui pengimporan 45.000 mobil Timor pada tahun
pertama. Jepang dan Amerika Serikat memprotes keras terhadap Indonesia dalam
World Trade Organization (WTO), karena penjualan ini dianggap telah melanggar
peraturan perdagangan internasional.
Indikator-indikator
bisnis lain juga menyebutkan bahwa pada masa pra-krisis, perekonomian di
Indonesia juga mengalami kemajuan yang pesat. Investasi dan tabungan naik. ICOR
menunjukkan hasil yang bagus pada masa itu. Pada akhir tahun 1996 tidak ada
catatan kehilangan antusiasme investor pada rupiah atau pasar saham, tidak
seperti di Thailand. Indikator-indikator kesehatan perusahaan tampak memuaskan.
Industri-industri bangunan dan pasaran perumahan di kota tumbuh pesat.
Namun, rupanya keadaan inilah
yang membahayakan. Karena kehidupan ekonomi tidak bisa tumbuh terus tanpa batas
dan terus terjadi fluktuasi ekonomi. Gejala pasang surutnya kegiatan ekonomi secara
periodik di dalam teori ekonomi disebut business cycle atau conjungtur.
Pada tahun 1997 Indonesia memiliki
utang jangka pendek yang besar dan segara jatuh tempo. Karena banyak utang
masuk ke dalam Indonesia yang biasanya dalam bentuk dolar Amerika, sehingga
semakin membengkak karena mengikuti pergerakan mata uang rupiah yang tidak
bagus.
Masalah perekonomian tidak pernah terlepas dari
masalah politik. Respon pertama dari pemerintah terhadap krisis mencerminkan
kesombongan dan kurangnya kesadaran terhadap realitas. Reformasi diumumkan,
namun proyek para kroni dan keluarga, seperti mobil nasional Tommy, terus
dilindungi. Nampaknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) semakin menambah
keruh keadaan. Praktik KKN menyebabkan keruntuhan perekonomian rakyat. Karena
praktik korupsi menyebabkan keuangan negara menjadi tidak sehat, praktik kolusi
menyebabkan pelaksanaan tatanan hukum berjalan timpang, sedangkan nepotisme
memberikan keistimewaan kepada kerabat.
Awal
krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai tampak pada pertengahan bulan Juli
1997 yaitu mulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nilai
tukar rupiah terhadap US dollar pada pertengahan bulan Juli 1997 adalah US $ 1
= Rp. 3.000,- dari Rp. 2.500,- terus menurun menjadi US $ 1 = Rp. 8.650,- pada
tanggal 15 Januari 1998 pernah hampir mencapai US $ 1 = Rp. 17.500,-.
Pada Juni 1997, Indonesia terlihat
jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang
rendah, perdagangan surplus lebih dari 900 juta dolar, persediaan mata uang
luar yang besar, lebih dari 20 milyar dolar, dan sektor bank yang baik. Tapi
banyak perusahaan Indonesia banyak meminjam dolar AS. Di tahun berikut, ketika
rupiah menguat terhadap dolar, praktisi ini telah bekerja baik untuk perusahaan
tersebut — level efektifitas hutang mereka dan biaya finansial telah berkurang
pada saat harga mata uang lokal meningkat. Pada Juli, Thailand megambangkan
baht, Otoritas Moneter Indonesia melebarkan jalur perdagangan dari 8 persen ke
12 persen. Rupiah mulai terserang kuat di Agustus. Pada 14 Agustus 1997,
pertukaran floating teratur ditukar dengan pertukaran floating-bebas. Rupiah
jatuh lebih dalam. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, tapi rupiah
jatuh lebih dalam lagi karena ketakutan dari hutang perusahaan, penjualan
rupiah, permintaan dolar yang kuat. Rupiah dan Bursa Saham Jakarta menyentuh
titik terendah pada bulan September. Moody’s menurunkan hutang jangka panjang
Indonesia menjadi “junk bond”. Resesi
ekonomi yang kini melanda AS, juga gejolak keuangan di beberapa belahan dunia,
tak boleh dipandang remeh. Pemerintah harus waspada dan antisipatif, karena
resesi ekonomi AS kemungkinan semakin parah sehingga bisa berdampak hebat
terhadap kehidupan ekonomi di dalam negeri. Di sisi lain, sektor keuangan di
beberapa belahan dunia yang lain kini juga bergejolak dan potensial berimbas ke
mana-mana, termasuk ke Indonesia.
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan
Agus Martowardojo mengatakan krisis ekonomi di Eropa bisa masuk ke Indonesia melalui
tiga jalur. “Yakni jalur Perdagangan, Peuangan, dan Kepercayaan”.
Di jalur Perdagangan, nilai ekspor
diprediksi akan terpukul. Bulan lalu, Badan Pusat Statistik menyebutkan
sepanjang April 2012 defisit perdagangan tercatat US$ 641,1 juta. Defisit
ekspor-impor ini terbentuk karena nilai impor lebih tinggi dibanding ekspor,
yakni impor US$ 16,62 miliar dan ekspor US$ 15,98 miliar. Namun Agus
menyatakan, meskipun mempengaruhi stabilitas keuangan, Indonesia tak perlu
tergantung pada ekspor. Ia menyatakan karena sulit mengatur kebijakan ekspor,
pemerintah perlu mengendalikan impor. Pembatasan impor harus dilakukan untuk
memastikan produksi dalam negeri dapat mencukupi kebutuhan domestik. Syaratnya,
pembatasan impor harus memperhatikan kebutuhan dalam negeri. Pasalnya, hal ini
berisiko menimbulkan kelangkaan dan memicu inflasi.
Di jalur Keuangan dan Kepercayaan.
Agus menyatakan kondisi Eropa menyebabkan pemerintah mengkonsolidasikan
penyehatan keuangan. Untuk mengantisipasinya, pemerintah telah menyiapkan
protokol manajemen krisis. Fungsinya adalah mempertahankan kesehatan fiskal,
menjaga rasio utang, dan memperkuat ekonomi domestik.
2.3 Kebijaksanaan Pemerintah Dalam
Mengatasi Krisis Ekonomi
Adapun kebijakan-kebijakan
pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi adalah sebagai berikut :
a.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah suatu
tindakan pemerintah didalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja
negara, dan biasanya di kaitkan dengan masalah perpajakan meskipun tidak selalu
demikian, namun orang lebih melihat kebijaksaan pemerintah disektor
perpajakan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan
ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik
dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini
mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun
kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja
pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Ø
Macam-Macam Anggaran
Untuk mencapai tingkat stabilitas kegiatan perekonomian, mencegah
terjadinya infasi dan pengangguran serta menciptakan pertumbuhan eonomi yang
pesat, dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan anggaran. Adapun macam-macam
kebijakan anggaran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
a.
Kebijakan angaran seimbang
Ahli ekonomi klasik berpendapat untuk mencapai tingkat ekonomi yang
dikehendai, pemerintah harus melakukan kebijakan anggaran keseimbangan. Artinya,
anggaran belanja negara harus sama dengan pendapatan negara. bila pemerintah
ingin menaikan anggaran belanja maka pemerintah harus menaikan pendapatan
negara sesuai kenaikan belanja tersebut. Sebaliknya, bila pendapatan negara
turun maka anggaran belanja negara juga harus diturunkan agar APBN berlangsung
seimbang.
b. Kebijakan anggaran surplus
Arti kebijakan anggaran surplus adalah anggaran pendapatan negara lebih
besar dari anggaran belanja. Dengan demikian pemerintah memiliki tabungan.
Semakin besar tabungan maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam
meningkatkan dan memperluas investasi. Selanjutnya, akan memperbanyak lapangan
pekerjaan dan mendorong meningkatkan produksi. Jadi, anggran yang surplus ini
akan mempermudah mengarahkan tingkat kegiatan ekonomi sesuai dengan yang
dikehendaki pemerintah.
c. Kebijakan anggaran deficit
Makna kebijakan anggaran defisit adalah anggaran pendapatan negara lebih
kecil dari anggaran belanja. Jadi, terdapat kekurangan pendapatan. jika
pemerintah memiliki banyak tabungan yang dapat ditimbun sebelumnya, tabungan
tersebut dapat digunakan untuk menutup deficit.
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi
pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang
diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y)
dan tingkat kesempatan kerja (N).
b. Kebijakan Moneter
Kebijaksanaan moneter adalah
suatu tindakan pemerintah (atau bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro
yang dilaksanakan melalui pasar uang beredar.[6] Usaha tersebut dilakukan agar
terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output
keseimbangan. Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana
pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i)
uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk
mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi.
Kebijakan Moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh
penguasa moeneter (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar
dan kredit, yang pada akhirnya akan mempegaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur
dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1.
Kebijakan Moneter Ekspansif /
Monetary Expansive Policy
Adalah suatu
kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar yaitu dengan cara :
a. Menaikan suku bunga
b. Menjual surat berharga
c. Menaikan cadangan kas
d. Membatasi pemberian kredit
2.
Kebijakan Moneter Kontraktif /
Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi
jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money
policy)
a.
Menurunkan tungkat suku bunga
b. Membeli
surat-surat berharga
c.
Menurunkan cadangan Kas
d.
Memberikan kredit longgar.
Kebijakan Moneter bertumpu
pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di
mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter
menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk
mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata
uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli
penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui
bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan
untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat
suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol).
Ø Macam-macam kebijakan moneter
a. Operasi
Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah
tindakan bank sentral membeli atau menjual surat-surat berharga di pasar uang.
Pembelian surat-surat berharga oleh bank sentral akan menaikkan jumlah uang
yang beredar dalam masyarakat. Dan begitu sebaliknya bila bank sentral menjual
surat-surat berharga di pasar uang.
b. Kebijakan Diskonto (Discount
Policy)
Yaitu kebijakan pemerintah
dengan jalan menaikkan suku bunga pada saat inflasi dan \menurunkan
pada saat deflasi, ditunjukkan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan
bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan
tertahan karena modal diskontonya atau discount rate policy (tingkat bunga yang
dikenakan pada bank umum atas pinjaman dana yang diberikan), maka jumlah uang
yang beredar cenderung berkurang, begitu sebaliknya.
c . Kebijakan Cadangan kas (Cash
Ratio Policy)
Yaitu kebijakan pemerintah
dengan jalan menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan menurunkan cadangan
kas pada saat deflasi, atau bisa juga menaikkan perbandingan antara uang yang
beredar dengan uang yan mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank
untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan
berkurang. Cara baru untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat
yaitu dengan car amengubah-ubah minimum kas rasio. Bank sentral pada umumnya
menentukan anka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank.
Angka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio. Bila pemerintah
menurunkan minimum kas rasio, maka dengan uang tunai yang sama bank dapt
menciptakan uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya.
d. Kebijakan Kredit
Ketat
Yaitu kebijakan pemerintah
dengan mengurangi jumlah uang yang beredar
cara memperketat pemberian kredit, kredit boleh diberikan asal memenuhi
syarat 5C, Character, Capability, collateral, capital, dan Condition
of economy, tetapi pada saat deflasi syarat dapat dipelonggar. Bank sentral
(Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal memberikan
kredit kepada nasabah melalui berbagai macam peraturan kredit.
e. Kebijakan dorongan moral (moral suasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar
dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya
seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan
kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam
uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada
perekonomian.
f. kebijakan sanering
Yaitu kebijakan memotong nilai nominal pada saat inflasi, misalnya Rp
1.000,00 menjadi Rp 1,00.
g. Kebijakan Devaluasi
Yaitu menurunkan nilai mata uang asing, dengan tujuan mendorong ekspor dan menghambat impor
Yaitu menurunkan nilai mata uang asing, dengan tujuan mendorong ekspor dan menghambat impor
h. Kebijakan Revaluasi
Yaitu kebijakan menaikkan nilai mata uang sendiri terhadap nilai mata uang asing.
Yaitu kebijakan menaikkan nilai mata uang sendiri terhadap nilai mata uang asing.
2.4 Pemerintah
Juga Keluarkan 4 Paket Kebijakan Untuk Cegah Krisis Ekonomi
Pemerintah menetapkan empat (4) paket kebijakan
pemerintah guna mencegah terjadinya krisis ekonomi, menyusul merosotnya nilai
tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek
Indonesia (BEI).
Menteri
Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, paket kebijakan
pemerintah merupakan gabungan kebijakan Kementerian Perekonomian, Bank
Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Paket kebijakan ekonomi yang diambil
pemerintah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi terjaga, dan dampak
guncangan ekonomi ke dunia usaha minim, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan
terjaga. "Dengan langkah-langkah ini, maka diharapkan defisit transaksi
berjalan pada triwulan III dan IV akan menurun, dan pertumbuhan ekonomi dapat
kita jaga. Paket kebijakan ini kita kombinasikan juga dengan paket dari BI dan
OJK yang utamanya menstabilkan sektor keuangan dan nilai tukar.
Berikut 4 (empat) paket kebijakan
ekonomi pemerintah yaitu:
Paket pertama
Dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan
dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dalam paket ini yang akan dilakukan
adalah mendorong ekspor dan memberikan keringan pajak kepada industri yang
berorientasi ekspor. “Pemerintah juga akan menurunkan impor migas dengan
memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal
dari impor,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Kemudian, pemerintah juga akan menetapkan pajak barang
mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari
rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%. Lalu, pemerintah juga akan memperbaiki
ekspor mineral.
Paket kedua
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan
memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman.
“Pemerintah akan memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan
pajak,” ungkap Menko Perekonomian.
Paket ketiga
Untuk menjaga daya beli. Dalam hal ini, pemerintah
berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi. “Pemerintah
berencana mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura, dari impor
berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga,” papar
Hatta Rajasa.
Paket keempat
Untuk mempercepat investasi, pemerintah akan
mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Sebagai
contoh, Hatta mengatakan, saat ini sudah dirumuskan pemangkasan perizinan hulu
migas dari tadinya 69 izin menjadi 8 izin saja.
"Pemerintah
juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI),
mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif,
serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan," kata Hatta.
Hatta juga mengatakan, proyek-proyek infrastruktur strategi akan dipercepat. Ini semua dilakukan agar neraca transaksi berjalan turun dan pertumbuhan ekonomi bisa dijaga tahun ini.
Hatta juga mengatakan, proyek-proyek infrastruktur strategi akan dipercepat. Ini semua dilakukan agar neraca transaksi berjalan turun dan pertumbuhan ekonomi bisa dijaga tahun ini.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Krisis ekonomi Global merupakan
peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan
mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi Global terjadi
karena permasalahan ekonomi pasar di sluruh dunia yang tidak dapat dielakkan
karena kebangkrutan maupun adanya situasi ekonomi yang carut marut.
Salah satu
cara yang dapat di gunakan dalam mengatasi krisis ekonomi adalah Kebijakal Fiskal
dan kebijakan Moneter. Kebijakan fiskal dan moneter
adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan
barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment
dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi
tidak terjadi.
Kebijakan
fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan
perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal
dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran
pemerintah (goverment expenditure).
Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana
ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap
perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin
suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga
sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu
justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas,
sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal.
3.2 Saran
Pemerintah
harus mengoptimalkan kebijakan yang telah dkeluarkan untuk mengatasi krisis
ekonomi yang terjadi saat ini sehingga masyarakat tidak terbelenggu dan
tercekik dengan krisis ekonomi yang melanda negara ini. Selain itu segala pihak
juga harus ikut bekerja sama dalam menaggulangi krisis ekonomi baik masyarakat
ataupun instansi yang lainya sehingga bersama-sama dapat mengatasi krisis
ekonomi yang terjadi.
Daftar
Pustaka
Diktat
Ekonomi Indonesia Hlm: 83
Adiningsih, Sri. 2000. “Perkembangan Moneter Perbankan Indonesia“.
PT. Gramedia, Jakarta.
http://kompas.co.id/read/xml/2008/10/02/23553141/kekhawatiran.krisis.ekonomi.global.benamkan.saham.dunia
http://putracenter.net/2009/02/10/4-penyebab-krisis-ekonomi-indonesia-tahun-1997-1998-apakah-akan-terulang-pada-krisis-ekonomi-sekarang/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar